Polres Bogor Sebut Video Rekaman Lama, Namun Pemeriksaan terhadap Anggota Tetap Berjalan — Publik Menanti Jawaban: Apakah Tindakan Petugas Sesuai Prosedur dan Batas Kewenangan?
BOGOR — Sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang anggota Satuan Lalu Lintas Polsek Leuwiliang menghentikan kendaraan dengan cara mencabut kunci kontak mendadak kembali menjadi perhatian publik setelah rekamannya beredar luas di media sosial.
Dalam rekaman tersebut, petugas terlihat mengambil tindakan langsung terhadap kendaraan yang dihentikannya. Cara penghentian tersebut kemudian memunculkan pertanyaan serius mengenai batas kewenangan aparat kepolisian ketika melakukan tindakan terhadap pengguna jalan.
Apakah pencabutan kunci kontak tersebut merupakan tindakan yang dibenarkan dalam kondisi tertentu? Ataukah terdapat prosedur lain yang semestinya ditempuh oleh petugas?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan karena tindakan aparat penegak hukum tidak hanya dinilai dari tujuan akhirnya, tetapi juga dari dasar kewenangan, prosedur, kebutuhan, proporsionalitas, dan cara tindakan tersebut dilakukan.
Video Lama, Persoalan Hukum Tetap Relevan
Polres Bogor kemudian mengklarifikasi bahwa video yang beredar bukanlah kejadian baru. Rekaman tersebut merupakan dokumentasi lama yang kembali diunggah sehingga menimbulkan persepsi seolah-olah peristiwa baru saja terjadi.
Namun, fakta bahwa video tersebut merupakan rekaman lama tidak otomatis membuat persoalan selesai.
Justru, apabila tindakan dalam rekaman tersebut benar-benar pernah terjadi, pertanyaan hukumnya tetap sama:
Apa dasar hukum anggota mengambil kunci kontak kendaraan?
Apa pelanggaran yang diduga dilakukan pengemudi?
Apakah sebelumnya telah diberikan perintah yang sah kepada pengemudi?
Apakah situasi pada saat itu memang mengharuskan petugas mengambil tindakan tersebut?
Dan yang paling penting:
Apakah tindakan tersebut sesuai dengan SOP kepolisian serta prinsip profesionalitas dan proporsionalitas?
Anggota Tetap Diperiksa
Polres Bogor menyatakan anggota yang bersangkutan tetap menjalani pemeriksaan.
Langkah tersebut patut dilihat sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas internal kepolisian. Pemeriksaan diperlukan untuk membedah secara objektif seluruh rangkaian peristiwa, bukan hanya berdasarkan potongan video yang beredar di media sosial.
Sebab, sebuah video pendek belum tentu memperlihatkan seluruh konteks kejadian.
Pemeriksaan idealnya mencakup kronologi lengkap, identitas pihak yang terlibat, alasan penghentian kendaraan, dugaan pelanggaran lalu lintas, instruksi petugas, respons pengemudi, rekaman kamera, keterangan saksi, serta tindakan petugas setelah kendaraan dihentikan.
Dari sanalah dapat dinilai apakah tindakan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas yang sah atau justru terdapat dugaan pelanggaran prosedur.
Kewenangan Polisi Bukan Kewenangan Tanpa Batas
Dalam negara hukum, polisi memang diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan kepolisian. Namun kewenangan tersebut tidak bersifat absolut.
Setiap tindakan aparat harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas menjadi penting ketika menilai tindakan seorang anggota kepolisian di lapangan.
Artinya, pertanyaan publik bukan sekadar:
“Apakah polisi boleh menghentikan kendaraan?”
Jawabannya tentu bisa, dalam kondisi dan berdasarkan kewenangan yang diberikan hukum.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
“Apakah cara menghentikan kendaraan tersebut dilakukan berdasarkan alasan yang sah dan prosedur yang benar?”
Di titik inilah hasil pemeriksaan internal Polres Bogor menjadi penting.
Jangan Hanya Klarifikasi Soal Video Lama
Klarifikasi mengenai usia rekaman memang diperlukan untuk mencegah kesimpangsiuran informasi.
Tetapi publik juga memiliki hak untuk mengetahui substansi tindakan dalam rekaman tersebut.
Jika tindakan anggota terbukti sesuai prosedur, institusi kepolisian seharusnya dapat menjelaskan dasar hukum dan alasan tindakan tersebut secara terbuka, sehingga masyarakat tidak membangun persepsi berdasarkan potongan video.
Sebaliknya, apabila pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran disiplin, etik, atau prosedur, maka penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebab, profesionalitas kepolisian tidak hanya diuji ketika sebuah perkara besar terjadi. Profesionalitas justru terlihat dari bagaimana seorang anggota menggunakan kewenangannya dalam situasi sehari-hari di jalan raya.
Viral Bukan Ukuran, Hukumlah Ukurannya
Kasus ini pada akhirnya tidak semestinya berhenti pada persoalan apakah video tersebut baru atau lama.
Yang harus diuji adalah tindakan hukumnya.
Video boleh viral hari ini, tetapi apabila peristiwa terjadi sebelumnya, pertanggungjawaban atas tindakan tersebut tetap harus dilihat berdasarkan hukum dan prosedur yang berlaku pada saat kejadian.
Publik tidak membutuhkan pembenaran semata.
Publik membutuhkan penjelasan yang transparan, pemeriksaan yang objektif, dan pertanggungjawaban yang terukur.
Karena dalam negara hukum, seragam dan kewenangan tidak boleh menjadi alasan untuk bertindak di luar hukum.
Polisi memang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum. Tetapi polisi juga merupakan subjek hukum yang wajib tunduk pada hukum.
Komentar