Kantor BPN Kabupaten Bogor Digeledah Polda Metro Jaya, Dugaan Mafia Tanah PTSL 2019 Diusut

KABUPATEN BOGOR — Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I menjadi salah satu lokasi yang digeledah penyidik Subdirektorat Harta dan Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Rabu (9/9/2026).

Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana mafia tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 di wilayah Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Dermawan Kristianus Zendrato, membenarkan kegiatan tersebut. Menurutnya, penyidik melakukan penggeledahan di tiga lokasi di wilayah Kabupaten Bogor.

“Penggeledahan di tiga lokasi ini berkaitan dengan penyidikan perkara dugaan mafia tanah terkait PTSL tahun 2019 di Kecamatan Bojonggede,” ujar Zendrato, sebagaimana diberitakan sejumlah media pada Rabu (9/9/2026).

Selain Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, dua lokasi lainnya berada di wilayah Cibinong dan Bojonggede.

Penyidik Amankan Dokumen hingga Perangkat Elektronik

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah barang yang dinilai berkaitan dengan perkara. Barang bukti tersebut antara lain dokumen pertanahan, dokumen elektronik, komputer, printer, hingga mesin ketik.

Barang-barang tersebut kemudian diamankan untuk kepentingan penyidikan dan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana yang sedang ditangani penyidik.

Kegiatan penggeledahan berlangsung dengan pengamanan aparat kepolisian. Sejumlah personel Brimob juga terlihat berada di sekitar lokasi.

Meskipun penggeledahan berlangsung, aktivitas pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I disebut tetap berjalan dan masyarakat masih dapat memperoleh pelayanan administrasi.

Penyidikan Berjalan Sejak Desember 2025

Kasus ini bukan perkara yang baru muncul. Penyidik menyebut proses penyidikan telah berjalan sejak Desember 2025.

Dalam perkembangannya, penyidik telah meminta keterangan dari hampir 50 orang saksi untuk mengungkap rangkaian peristiwa yang diduga terjadi dalam pelaksanaan PTSL 2019.

Fokus penyidikan saat ini berada pada program PTSL di Kecamatan Bojonggede. Dari sekitar 10 ribu sertifikat PTSL yang diterbitkan dalam program tersebut, penyidik disebut baru mendalami sekitar 52 sertifikat.

Artinya, penyidikan masih berada dalam tahap pendalaman terhadap bagian tertentu dari keseluruhan produk PTSL yang diterbitkan pada program tersebut.

Dugaan Pemalsuan dalam Proses Pendaftaran dan Ajudikasi

Menurut keterangan penyidik, dugaan permasalahan tidak semata-mata berkaitan dengan keberadaan sertifikat, tetapi juga menyangkut proses pendaftaran, verifikasi, dan ajudikasi dalam pelaksanaan PTSL.

Beberapa produk PTSL yang berkaitan dengan perkara tersebut bahkan disebut telah dibatalkan.

Hal ini menjadi penting karena PTSL pada prinsipnya merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas hak atas tanah masyarakat melalui percepatan pendaftaran tanah.

Apabila dalam proses tersebut ditemukan dugaan manipulasi data, pemalsuan dokumen, atau penyimpangan prosedur yang dilakukan secara terorganisasi, maka persoalannya dapat berkembang dari sekadar persoalan administrasi pertanahan menjadi dugaan tindak pidana.

Diduga Melibatkan Sejumlah Oknum

Penyidik Polda Metro Jaya menyebut perkara tersebut merupakan bagian dari target operasi mafia tanah 2026.

Menurut keterangan AKBP Dermawan Kristianus Zendrato, penyidikan mengarah pada dugaan keterlibatan sejumlah oknum dari berbagai unsur yang berkaitan dengan proses PTSL.

Di antaranya disebut terdapat dugaan keterlibatan oknum tim ajudikasi, panitia PTSL, kelompok masyarakat (Pokmas) tingkat desa atau kelurahan, hingga oknum di lingkungan BPN.

Namun demikian, penyebutan tersebut harus dipahami sebagai bagian dari proses penyidikan dan belum dapat dimaknai sebagai kesimpulan bahwa seluruh unsur atau individu yang disebut telah terbukti melakukan tindak pidana.

Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana serta siapa yang harus bertanggung jawab tetap bergantung pada hasil penyidikan, alat bukti, dan proses hukum selanjutnya.

Mengapa PTSL Menjadi Sangat Sensitif?

PTSL merupakan salah satu instrumen penting pemerintah dalam mempercepat pendaftaran tanah masyarakat.

Program tersebut memiliki nilai strategis karena sertifikat tanah bukan hanya berfungsi sebagai bukti administratif, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum, perlindungan hak atas tanah, akses pembiayaan, transaksi pertanahan, serta pencegahan sengketa dan konflik agraria.

Karena itu, apabila terdapat dugaan manipulasi dalam proses penerbitan sertifikat, persoalannya dapat memiliki dampak luas.

Satu dokumen pertanahan yang diduga tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dapat menimbulkan persoalan berantai, mulai dari sengketa kepemilikan, tumpang tindih hak, gugatan perdata, pembatalan sertifikat, hingga kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidananya terpenuhi.

Dalam konteks perkara Bojonggede, perhatian publik juga tertuju pada bagaimana proses verifikasi dan ajudikasi PTSL dilaksanakan, siapa yang mengajukan data, siapa yang memeriksa, siapa yang melakukan validasi, serta siapa yang memiliki kewenangan menerbitkan produk akhirnya.

Tidak Cukup Hanya Memeriksa Sertifikat

Dalam mengungkap dugaan mafia tanah, pemeriksaan terhadap sertifikat hanyalah salah satu bagian dari rangkaian pembuktian.

Penyidik perlu menelusuri rantai administrasi dan asal-usul dokumen, termasuk dokumen permohonan, alas hak, identitas pemohon, surat keterangan tanah, data fisik dan yuridis, berita acara pemeriksaan, peta bidang, proses pengukuran, dokumen ajudikasi, hingga proses penerbitan sertifikat.

Selain itu, perangkat elektronik yang diamankan juga berpotensi menjadi sumber bukti penting apabila terdapat komunikasi, file dokumen, data perubahan, atau jejak digital yang berkaitan dengan proses penerbitan produk PTSL.

Dengan demikian, penggeledahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dapat menjadi salah satu tahap penting untuk mencocokkan dokumen fisik, dokumen elektronik, keterangan saksi, serta alur kewenangan administratif dalam penerbitan sertifikat yang sedang diperiksa.

Potensi Perkara Tidak Berhenti pada Pemalsuan Dokumen

Dari perspektif hukum pidana, konstruksi perkara nantinya sangat bergantung pada fakta dan alat bukti yang ditemukan penyidik.

Jika terbukti terdapat pemalsuan surat atau dokumen, maka penyidik akan menilai ketentuan pidana yang relevan berdasarkan bentuk perbuatan dan waktu terjadinya peristiwa.

Karena perkara yang didalami berkaitan dengan program PTSL tahun 2019, penerapan ketentuan pidana juga harus memperhatikan tempus delicti, yaitu hukum yang berlaku ketika dugaan perbuatan tersebut terjadi.

Selain dugaan pemalsuan, penyidik tentu dapat mendalami kemungkinan adanya perbuatan lain apabila ditemukan bukti yang mendukung, termasuk kemungkinan adanya rekayasa administrasi, penggunaan dokumen yang tidak benar, penyalahgunaan kewenangan, atau bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan proses tersebut.

Namun, seluruh kemungkinan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan tidak dapat disimpulkan sebelum terdapat bukti yang cukup.

Puluhan Saksi dan Puluhan Sertifikat Jadi Fokus

Dengan hampir 50 saksi yang telah diperiksa dan 52 sertifikat yang menjadi fokus awal pendalaman dari sekitar 10 ribu sertifikat PTSL, perkara ini berpotensi berkembang lebih luas.

Penyidik masih harus menguji apakah dugaan penyimpangan tersebut bersifat individual atau terdapat pola tertentu yang melibatkan lebih dari satu pihak.

Pertanyaan penting berikutnya adalah apakah terdapat pola yang sama pada sejumlah sertifikat, apakah terdapat pihak yang memperoleh keuntungan dari penerbitan dokumen bermasalah, dan bagaimana hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan konstruksi perkara dan arah pengembangan penyidikan.

Publik Diminta Tidak Menghakimi Sebelum Proses Hukum Selesai

Penggeledahan Kantor BPN Kabupaten Bogor merupakan bagian dari tindakan penyidikan dan pengumpulan alat bukti.

Karena itu, publik perlu membedakan antara dugaan tindak pidana, status seseorang dalam proses penyidikan, dan kesimpulan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Setiap pihak yang diperiksa tetap memiliki hak hukum, termasuk hak untuk memberikan keterangan dan membela diri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk mengungkap perkara secara profesional, objektif, transparan, serta berdasarkan alat bukti yang sah.

Pengungkapan Mafia Tanah Diharapkan Berikan Kepastian bagi Masyarakat

Penggeledahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menjadi perhatian karena menyentuh langsung persoalan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.

PTSL pada dasarnya dirancang untuk memberikan kepastian hukum, bukan justru menjadi sumber ketidakpastian.

Karena itu, apabila benar ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan PTSL 2019, pengungkapan perkara tersebut diharapkan tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mampu menjelaskan bagaimana modus tersebut terjadi, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana kerugian atau dampak terhadap masyarakat terjadi, serta bagaimana status produk pertanahan yang telah diterbitkan dapat diselesaikan secara hukum.

Polda Metro Jaya hingga kini masih melakukan pendalaman. Belum seluruh rangkaian perkara dan pihak yang diduga terlibat diumumkan kepada publik.

SuaraBogor.my.id akan terus memantau perkembangan penyidikan dugaan mafia tanah PTSL 2019 di Kabupaten Bogor, termasuk perkembangan penetapan tersangka, hasil pemeriksaan barang bukti, serta status sertifikat yang masuk dalam objek penyidikan.

Mafia Tanah Bogor, BPN Kabupaten Bogor, PTSL 2019, Polda Metro Jaya, Bojonggede, Kantor BPN Bogor Digeledah, Dugaan Pemalsuan Sertifikat, Mafia Tanah PTSL, Sertifikat Tanah Bogor, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Subdit Harda Polda Metro Jaya.

#MafiaTanah #MafiaTanahBogor #BPNBogor #PTSL #PTSL2019 #PoldaMetroJaya #Bojonggede #Bogor #SertifikatTanah #Pertanahan #ATRBPN #MafiaSertifikat #HukumPertanahan #BeritaBogor #SuaraBogor