Instruksi dari pimpinan partai kepada kadernya, termasuk pejabat publik, merupakan hal yang lazim dalam sistem politik Indonesia. Kepatuhan terhadap arahan partai sering kali dianggap sebagai bentuk disiplin dan loyalitas terhadap organisasi yang telah mengusung mereka ke posisi pemerintahan. Namun, penting untuk diingat bahwa sebagai pejabat publik, mereka juga terikat oleh sumpah jabatan untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.